Anggaran Dasar (AD) PPI Hadhramaut Yaman dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PPI Hadhramaut Yaman



ANGGARAN DASAR
PERSATUAN PELAJAR INDONESIA DI HADHRAMAUT
(AD PPI HADHRAMAUT)


Bismillahirrahmanirrahim


MUKADIMAH
Bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berilmu adalah orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah SWT. Dan pengejawantahan nilai-nilai keimanan dan keilmuan merupakan suatu kewajiban bagi setiap Muslim di dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Bahwa pelajar sebagai tumpuan harapan umat, ikut bertanggung jawab atas terwujudnya bangsa yang berakhlak mulia dan berbudi luhur, serta bertanggung jawab atas keberhasilan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.
Sadar akan fungsi organisasi sebagai pusat penggalangan ukhuwah islamiah di kalangan pelajar Indonesia, sekaligus membina serta mengembangkan aspirasi dan kreatifitas dalam rangka membantu pembentukan Muslim yang sejahtera lahir dan batin menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, maka dengan penuh rasa tanggung jawab atas terwujudnya kekeluargaan, persaudaraan, dan persatuan segenap pelajar dalam rangka pembinaan mental dan ketertiban di segala bidang, dengan izin Allah SWT dibentuklah Organisasi Persatuan Pelajar Indonesia di Hadhramaut dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:


BAB I
NAMA, IDENTITAS, KEDUDUKAN DAN WAKTU
Pasal 1
Nama dan Identitas
1.        Organisasi ini bernama Persatuan Pelajar Indonesia di Hadhramaut yang disingkat PPI Hadhramaut.

2.        PPI Hadhramaut adalah organisasi yang mewadahi kegiatan pelajar Indonesia di Hadhramaut meliputi pendidikan, keagamaan, sosial, kesenian dan kebudayaan.

Pasal 2
Tempat
·         PPI Hadhramaut betempat di Provinsi Hadhramaut




Pasal 3
Waktu
·         PPI Hadhramaut adalah anggota presidium PPI Yaman yang semula bernama HIPMI Yaman yang didirikan pada hari Sabtu, 18 Agustus 2001 dan kemudian berubah nama menjadi PPI Yaman pada hari Rabu, 1 Oktober 2008 sampai masa yang tidak ditentukan


BAB II
ASAS, SIFAT, DAN TUJUAN
Pasal 4
Asas
·         PPI Hadhramaut berasaskan Islam yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits serta memperhatikan nilai-nilai Pancasila serta UUD 1945.

Pasal 5
Sifat
·         PPI Hadhramaut bersifat otonom secara mutlak

Pasal 6
Tujuan
1.      Mewujudkan insan yang beriman, berilmu, beramal, bertanggung jawab dan bertakwa kepada Allah SWT.
2.      Membina ukhuwah islamiah di antara pelajar, mahasiswa dan masyarakat.
3.      Memelihara martabat dan derajat bangsa.
4.      Mengembangkan kreatifitas pelajar Indonesia di Hadramaut.
5.      Mengoptimalkan kontribusi nyata para pelajar kepada bangsa melalui wadah PPI Hadhramaut.
6.      Mengoptimalkan fungsi pelajar Indonesia sebagai duta bangsa demi mengharumkan nama Repoblik Indonesia khususnya di Hadhramaut dan umumnya di Yaman.



BAB III
KEGIATAN
Pasal 7
1.        Mengadakan kegiatan yang berorientasi pada: pengembangan pengetahuan, kreatifitas, dan bakat serta pembinaan ukhuwah islamiah di kalangan pelajar.
2.        Menjalin kerjasama antar anggota, masyarakat dan perwakilan Republik Indonesia di Yaman serta organisasi-organisasi lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART.
3.        Mengadakan kegiatan-kegiatan positif dalam ranah keagamaan, pendidikan,  sosial, kesenian, dan kebudayaan yang tidak bertentangan dengan AD/ART.




BAB IV
KEANGGOTAAN
Pasal 8
Anggota PPI Hadhramaut terdiri dari:
1.        Anggota Umum
2.        Anggota Khusus


BAB V
STRUKTUR ORGANISASI DAN MASA JABATAN
Pasal 9
Struktur Organisasi
Struktur organisasi PPI Hadhramaut terdiri dari:
1.        Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA)
2.        Dewan Pengurus Harian (DPH)
3.        Dewan Pengurus Departemen (DPD)

Pasal 10
Masa Jabatan
·        Masa jabatan semua pengurus tersebut dalam pasal 9 ayat 1, 2 dan 3 adalah satu tahun.


BAB VI
PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT
Pasal 11
Permusyawaratan
Permusyawaratan PPI Hadhramaut meliputi:
1.        Sidang Permusyawaratan Anggota (SPA)
2.        Musyawarah Wilayah (Muswil)
3.        Musyawarah Luar Biasa (MLB)

Pasal 12
Rapat
Rapat PPI Hadhramaut meliputi:
1.        Rapat Pengurus Harian
2.        Rapat Pleno
3.        Rapat Kerja
4.        Rapat Evaluasi


BAB VII
KEUANGAN
Pasal 13
Keuangan PPI Hadhramaut diperoleh dari:
1.        Uang pangkal anggota baru
2.        Infaq wajib tenaga musim haji (Temus Haji).
3.        Wakaf, hibah, bantuan dan donasi lain yang tidak mengikat.
4.        Usaha-usaha yang halal.


BAB VIII
LAMBANG
Pasal 14
Lambang PPI Hadhramaut menggunakan lambang PPI Yaman sebagai wujud persatuan dan loyalitas warga Hadhramaut terhadap PPI Yaman yang terdiri dari: gambar buku, pena dan menara berlatar belakang merah putih dalam lingkaran hitam penuh.
1.        Buku dan pena melambangkan ciri pelajar.
2.        Menara menunjukkan Negara Yaman.
3.        Background merah putih menunjukkan Negara Indonesia.
4.        Lingkaran hitam penuh menunjukkan persatuan pelajar.
5.        Persatuan Pelajar Indonesia adalah nama organisasi.
6.        PPI adalah singkatan dari ayat 5.


BAB IX
ATURAN PERUBAHAN
Pasal 15
1.        Anggaran Dasar ini hanya dapat dirubah oleh Komisi Muswil atau MLB dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 suara dari peserta yang berhak hadir.
2.        Peserta yang berhak hadir dalam Muswil akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.


BAB X
PEMBUBARAN
Pasal 16
1.        PPI Hadhramaut hanya dapat dibubarkan melalui Muswil atau MLB atas persetujuan semua lembaga.
2.        Jika PPI Hadhramaut dibubarkan, maka kekayaannya dititipkan kepada panitia khusus yang dibentuk sebelum pembubaran dan selanjutnya diserahkan kepada organisasi pelajar yang dibentuk kemudian yang disetujui oleh lebih dari separuh lembaga yang ada di Hadhramaut.


BAB XI
PENUTUP
Pasal 17
Penutup
1.        Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
2.        Segala Anggaran Dasar yang berkenaan dengan PPI Hadhramaut sebelumnya dinyatakan tidak berlaku semenjak Anggaran Dasar ini ditetapkan
3.        Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
4.        Anggaran Dasar ini disahkan oleh Muswil PPI Hadhramaut.



Ditetapkan di          : Tarim 
Pada hari                 :  Kamis
Tanggal                   : 19 Sempetember 2013


Mengetahui,

A. Arif Salman                                                                                       Nur Salikin Af

                                                                                                                   

Pimpinan Sidang                                                                                   Notulen Sidang



ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSATUAN PELAJAR INDONESIA DI HADHRAMAUT
(ART PPI HADHRAMAUT)

Bismillahirrahmanirrahim


BAB I
KEANGGOTAAN
Pasal 1
  1. Anggota Umum adalah setiap pelajar Indonesia yang berdomisili di Hadhramaut      yang telah terdaftar menjadi anggota PPI Hadhramaut.
  2. Anggota Khusus adalah setiap orang yang bukan Anggota Biasa yang berkompetensi dalam bidang tertentu yang diangkat melalui Rapat Pengurus Harian (RPH) dengan dihadiri oleh MPA.


BAB II
TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN
Pasal 2
Tata Cara Penerimaan
  1. Pelajar diterima menjadi anggota PPI Hadhramaut jika sudah mengisi formulir pendaftaran.
  2. Permohonan menjadi anggota ditolak jika ada alasan yang kuat menurut AD/ART.
  3. Seseorang dapat menjadi Anggota Kehormatan PPI Hadhramaut jika mengajukan diri atau diusulkan dan disahkan oleh RPH dengan dihadiri MPA.

Pasal 3
Pemberhentian Keanggotaan
Seseorang dinyatakan berhenti dari keanggotaan PPI Hadhramaut apabila:
  1. Ada permintaan sendiri secara tertulis.
  2. Diberhentikan oleh keputusan RPH dengan persetujuan MPA karena alasan yang kuat menurut AD/ART.
  3. Meninggal dunia.
  4. Melakukan tindak kriminal yang merugikan PPI Hadhramaut.


BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4
Hak Anggota
  1. Anggota Umum berhak:
a.   Mengemukakan pendapat dan memberikan kritik dan saran yang membangun.
b.   Menghadiri kegiatan-kegiatan umum PPI Hadhramaut, atau kegiatan khusus jika mendapatkan undangan resmi.
c.    Memiliki hak suara untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus atau jabatan lain yang ditetapkan baginya.
d.   Mendapatkan pelayanan dan pembelaan yang baik.
  1. Anggota Khusus berhak:
a.   Mengemukakan pendapat dan memberikan kritik dan saran yang membangun.
b.   Menghadiri kegiatan-kegiatan PPI Hadhramaut atas undangan pengurus.

Pasal 5
Kewajiban Anggota
Anggota PPI Hadhramaut berkewajiban:
  1. Menjalankan semua keputusan PPI Hadhramaut.
  2. Mendukung dan membantu segala langkah PPI Hadhramaut serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanatkan kepadanya.
  3. Mempererat ukhuwah di kalangan seluruh elemen PPI Hadhramaut dan menjaga persatuan nasional.


BAB IV
TINGKAT KEPENGURUSAN
Pasal 6
Tingkat kepengurusan PPI Hadhramaut adalah sebagai berikut:
  1. Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) adalah badan pengawas PPI Hadhramaut.
  2. Dewan Pengurus Harian (DPH) adalah badan pelaksana harian organisasi PPI Hadhramaut.
  3. Dewan Pengurus Departemen (DPD) adalah badan pelaksana kegiatan PPI Hadhramaut yang terbagi dalam beberapa bidang, meliputi: pendidikan dan dakwah, seni dan budaya, informasi dan komunikasi, serta usaha dan pelayanan      publik.


BAB V
SUSUNAN PENGURUS
Pasal 7
Susunan pengurus PPI Hadhramaut adalah:
  1. MPA yang terdiri dari ketua dan anggota.
  2. DPH yang terdiri dari ketua umum, wakil ketua, sekretaris umum, wakil sekretaris, bendahara umum, dan wakil bendahara.
  3. DPD yang terdiri dari ketua dan anggota yang menjadi koordinator program.


BAB VI
PERSYARATAN PENGURUS
Pasal 8
Persyaratan ketua MPA
  1. Telah berdomisili di Yaman minimal dua tahun.
  2. Pernah menjadi pengurus PPI Hadhramaut atau PPI Yaman minimal satu tahun.
  3. Tidak pernah melakukan tindak kriminal.
  4. Berusia minimal 20 tahun.
  5. Diajukan oleh lembaga.

Pasal 9
Persyaratan Ketua Umum
  1. Telah berdomisili di Yaman minimal dua tahun.
  2. Pernah menjadi pengurus lembaga atau organisasi di Yaman minimal satu tahun.
  3. Belum pernah menjabat sebagai ketua umum PPI Hadhramaut ataupun PPI Yaman.
  4. Tidak merangkap sebagai jajaran pengurus harian di organisasi lain.
  5. Berusia minimal 20 tahun.
  6. Berdomisili di Hadhramaut dan tidak tinggal bersama isteri di Hadhramaut.
  7. Diajukan oleh lembaga.
  8. Dalam hal pengajuan, DPH memiliki hak untuk mengajukan kader terbaiknya sebagai calon ketua umum.

Pasal 10
Syarat Pengurus Selain Kepala MPA dan Ketua Umum
1.    Berdomisili di Hadhramaut dan tidak tinggal bersama isteri di Hadhramaut.
2.    Bukan merupakan anggota Khusus PPI Hadhramaut.


BAB VII
PEMILIHAN DAN PENETAPAN PENGURUS
Pasal 11
Pemilihan dan penetapan pengurus PPI Hadhramaut sebagai berikut:
1.   ketua MPA dan Ketua Umum dipilih dengan pemilihan suara pada Musyawarah Wilayah (Muswil).
2.   ketua MPA terpilih bertugas melengkapi struktur pengurus MPA dengan personalia berasal dari beberapa lembaga.
3.   Ketua Umum terpilih bertugas melengkapi struktur pengurus DPH dan DPD dengan personalia berasal dari beberapa lembaga.


BAB VIII
PENGESAHAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS
Pasal 12
Pengesahan Pengurus
1.   Kepala MPA disahkan oleh Muswil.
2.   Ketua Umum disahkan oleh Muswil.
3.   Susunan pengurus DPH dan DPD disahkan oleh Ketua Umum melalui Surat Kuasa (SK) yang disertai tembusan dari Kepala MPA.

Pasal 13
Pemberhentian Pengurus
  1. Pengurus Departemen dapat diberhentikan oleh Ketua Umum melalui Rapat Pengurus Harian (RPH) jika Pengurus Departemen terkait melakukan pelanggaran yang merugikan PPI Hadhramaut.
  2. Ketua Umum dapat diberhentikan oleh persetujuan seluruh anggota MPA melalui Sidang Permusyawaratan Anggota (SPA) jika Ketua Umum terkait melakukan pelanggaran yang merugikan PPI Hadhramaut dan wakil ketua umum secara otomatis menempati jabatan ketua umum.
  3. Alasan pemberhentian harus sesuai dengan landasan AD/ART.
  4. Sebelum proses pemberhentian dilakukan, terlebih dahulu pihak terkait diberi peringatan secara tertulis dan diberi kesempatan dua kali untuk memperbaiki pelanggaran yang tidak fatal.
  5. Pengurus yang diberhentikan harus segera dicarikan penggantinya.


BAB IX
TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS
Pasal 14
Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) bertugas dan berwenang:
  1. Memberikan kritik dan saran yang membangun, baik diminta ataupun tidak.
  2. Menghadiri Rapat Pleno, Rapat Evaluasi, dan Rapat Pengurus Harian serta rapat-rapat lain jika dipandang perlu.
  3. Membentuk kepanitiaan Musyawarah Wilayah atau Musyawarah Luar Biasa.
  4. Berhak memberhentikan ketua Umum melalui sidang Permusyawaratan Anggota (SPA).

Pasal 15
Dewan Pengurus Harian (DPH) bertugas dan berwenang:
  1. Memimpin jalannya organisasi sesuai ketentuan AD/ART.
  2. Merumuskan program kerja untuk dibahas dalam Rapat Pleno.
  3. Melaksanakan program kerja.
  4. Membina, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan semua perangkat organisasi.
  5. Membentuk tim kerja tetap atau sementara sesuai dengan kebutuhan.
  6. Menghadiri undangan pihak lain atau mengutus perwakilannya.


BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS
Pasal 16
Pengurus berhak untuk:
1.   Membuat kebijakan, keputusan dan peraturan organisasi selama tidak bertentangan dengan AD/ART.
Pasal 17
Pengurus berkewajiban untuk:
1.   Menjaga dan menjalankan amanat organisasi.
2.   Mematuhi peraturan yang berlaku.




BAB XI
PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT
Pasal 18
  1. Sidang Permusyawaratan Anggota (SPA) adalah lembaga permusyawaratan tinggi  yang diselenggarakan oleh MPA minimal satu kali dalam setahun.
  2. SPA dipimpin oleh Kepala MPA atau orang yang ditunjuk dengan kesepakatan semua anggota.
  3. Yang berhak hadir dalam SPA adalah MPA, DPH dan para undangannya.
  4. Sidang ini dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 anggota SPA yang sah.
  5. Untuk kelancaran penyelenggaraan sidang SPA, MPA dapat membentuk panitia penyelenggara.
  6. SPA dapat membuat konsep tata tertib Muswil.
  7. SPA dapat diselenggarakan sewaktu-waktu jika dianggap perlu dengan ketentuan:
a.   Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan vital yang menyangkut PPI Hadhramaut.
b.   Jika terjadi pelanggaran oleh Ketua Umum setelah mendapatkan dua kali peringatan tertulis.
Pasal 19
Musyawarah Wilayah
  1. Musyawarah Wilayah (Muswil) adalah musyawarah untuk menyelenggarakan laporan pertanggungjawaban pengurus, mengadakan perubahan AD/ART bila dianggap perlu, pemilihan Kepala MPA dan Ketua Umum serta mengesahkannya.
  2. Musyawarah ini diadakan setahun sekali pada akhir masa kepengurusan dengan dibentuk kepanitiaan independen oleh MPA.
  3. Yang berhak hadir dalam Muswil adalah: MPA, DPH, DPD, Perwakilan lembaga, Anggota kehormatan, dan Undangan Panitia Muswil.
  4. Yang berhak memberikan suara dalam pemilihan Kepala MPA dan Ketua Umum adalah:
a.   MPA satu suara.
b.   DPH satu suara.
c.    Perwakilan dari masing-masing lembaga dengan ketentuan 30:1 dan satu suara untuk lembaga yang memiliki jumlah pelajar di bawah 30.

Pasal 20
Musyawarah Luar Biasa (MLB)
1.   Musyawarah Luar Biasa (MLB)  adalah musyawarah yang diselenggarakan karena keadaan darurat atas usulan MPA atau atas permintaan 50% plus satu dari anggota PPI Hadhramaut.
2.   Wewenang MLB adalah:
a.   Meminta dan menilai laporan pertanggungjawaban pengurus.
b.   Mengadakan pemilihan Kepala MPA dan Ketua Umum sekaligus mengesahkannya.
c.    Merubah AD/ART jika dipandang perlu.
d.   Memberikan sanksi kepada pihak bersalah.
3.    Yang berhak hadir dalam MLB adalah: MPA, DPH, perwakilan lembaga, anggota kehormatan, dan undangan panitia MLB.
4.    Yang berhak memberikan suara dalam MLB adalah:
a.   MPA satu suara.
b.   Perwakilan dari masing-masing lembaga dengan ketentuan 30:1 dan satu suara untuk lembaga yang memiliki jumlah pelajar di bawah 30.

Pasal 21
Rapat Pengurus Harian
  1. Rapat Pengurus Harian (RPH) adalah rapat yang diadakan oleh DPH untuk membahas hal-hal yang dipandang perlu yang berkaitan dengan kepentingan PPI Hadhramaut, merumuskan program kerja untuk diusulkan di Rapat Pleno, dan membahas program kerja khusus DPH.
  2. Rapat ini dihadiri oleh:
a.   DPH
b.   MPA jika dipandang perlu
c.    DPD jika dipandang perlu
d.   Pihak tertentu yang diundang
  1. Apabila rapat ini tidak diikuti oleh Ketua Umum, maka hasil rapat harus dilaporkan kepada Ketua Umum, kemudian Ketua Umum berhak untuk mengevaluasinya dan atau merubahnya dengan kesepakatan bersama.

Pasal 22
Rapat Pleno
Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh semua pengurus PPI Hadhramaut untuk membahas dan merumuskan program kerja yang akan dilaksanakan oleh masing-masing pengurus dalam satu periode atau mengevaluasi seluruh program kerja di tengah atau di akhir masa kepengurusan.

Pasal 23
Rapat Kerja
Rapat Kerja (Raker) adalah rapat untuk membahas suatu program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu departemen dalam waktu tertentu. Rapat ini dihadiri oleh koordinator program, kepala departemen, dan pihak-pihak yang diperlukan dengan minimal dihadiri oleh seorang pengurus dari DPH.


Pasal 24
Rapat Evaluasi
Rapat Evaluasi adalah rapat yang diadakan untuk mengevaluasi:
  1. Seluruh kinerja pengurus PPI Hadhramaut yang diadakan secara pleno
  2. Program kerja tertentu yang telah selesai dilaksanakan oleh koordinator program atau departemen.
  3. Program kerja tertentu yang masih dalam masa pelaksanaan oleh koordinator program atau departemen.
  4. Rapat Evaluasi seperti dalam ayat 2 dan 3 pasal 21 ini harus dihadiri minimal 1 pengurus dari DPH.


BAB XII
PENUTUP
Pasal 25
  1. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
  2. Segala Anggaran Rumah Tangga yang berkenaan dengan PPI Hadhramaut periode sebelumnya dinyatakan tidak berlaku semenjak Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan.
  3. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dalam rapat-rapat atas dasar musyawarah dewan pengurus harian yang dihadiri oleh perwakilan lembaga.
  4. Anggaran Rumah Tangga ini disahkan oleh Muswil PPI Hadhramaut.




Ditetapkan di  : Tarim 
Pada hari        :  Kamis
Tanggal          : 19 September 2013

Mengetahui,

M.Rofik Anwari                                                                      Nur Salikin Af




Pimpinan Sidang                                                                    Notulen Sidang

Post a Comment

0 Comments